Badan Pengawas Pemilihan Umum


Archive 1 2 3 4 5

KPU Sebar 650 Ribu Buku Pintar Pemilu
Friday, March 13, 2009 (47 reads)

Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) membagikan 650 ribu buku pintar tata cara pemilu ke seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS). Hal ini dilakukan agar memberikan panduan pada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Bawaslu Pertanyakan Fasilitas Negara Saat SBY-JK Kampanye
Friday, March 13, 2009 (30 reads)

Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta kejelasan soal fasilitas apa saja yang bisa dinikmati Presiden dan Wapres ketika berkampanye. Hal ini penting karena Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dipastikan akan turun berkampanye untuk partainya masing-masing.

Kabar Panwaslu: PN Banyumas Putus Terdakwa 5 Bulan
Sunday, March 08, 2009 (87 reads)

Banyumas-Bawaslu Kinerja Pengawas Pemilu daerah yang tidak kenal lelah terus menerus membuahkan hasil. Kali ini putusan Pengadilan Negeri Banyumas pada Sabtu, 7 Maret 2009 menyatakan bahwa dua orang, yakni Subur Priyanto dan Sitam Sumiardi, dimana terdakwa sebagai pelaksana kampanye terbukti bersalah.

Siaran Pers Bawaslu RI: H-2 Batas Akhir Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye
Saturday, March 07, 2009 (114 reads)

1 parpol belum serahkan rekening khusus, baru 7 KPU Propinsi yang melaporkan dana kampanye calon anggota DPD, KPU harus tegas terapkan sanksi.

Dana kampanye pemilu merupakan salah satu aspek penting dalam rangkaian proses penyelenggaraan pemilu. UU nomor 10 tahun 2009 mengisyaratkan bahwa pengelolaan dan pelaporan dana kampanye harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tepat waktu. Transparansi dan akuntabilitas dana kampanye merupakan salah satu pra-syarat untuk mewujudkan pemilu yang fair dan demokratis.

Caleg Partai Besar Lolos Jerat Tindak Pidana Pemilu
Friday, March 06, 2009 (83 reads)

Jakarta - Seorang anggota DPR yang mencalonkan kembali dalam pemilu lolos dari jerat pidana pemilu. Batas waktu untuk penyidikan empat hari keburu habis. Sementara untuk memanggil yang bersangkutan harus meminta izin presiden.